Tidak Harus Berkonsultasi Dengan Presiden Joko Widodo Terkait Angket Komisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak harus berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait hasil rekomendasinya. Dia menilai, hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

"Saya tidak bisa mengatakan tidak relevan, tapi rapat konsultasi itu tidak diatur," ujar Taufik di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 20 September 2017.

Baca Juga : Terobsesi Ingin Terkenal Pria Ini Bugil Dijalan Sambil Mengendarai Sepeda Motor

Menurutnya, kalau pun ada komunikasi dengan pemerintah, maka sebaiknya didelegasikan dengan partai koalisi presiden.

"Kalaupun ada komunikasi dengan pemerintah, sebaiknya didelegasikan ke partai koalisi pemerintah, dalam konteks informal. Kalau sudah rapat konsultasi kan sudah formal karena diatur dalam tatib dan UU MD3," ucapnya.

Politikus PAN ini menilai, jika presiden dilibatkan dalam Pansus Angket KPK, maka bisa menimbulkan kesan intervensi dari Parlemen.AGEN CASINO TERBAIK

"Kalau ada pleno angket kemudian ada rapat konsultasi pemerintah, nanti kasian pemerintah, kasian presidennya juga. Karena apa pun nanti keputusan paripurna terkesan seolah-olah karena sudah ketemu dengan pemerintah menjadi tidak independen dalam Parlemen," paparnya.

Menurut Taufik, mekanisme kerja pansus tidak harus melaporkan hasil rekomendasinya kepada presiden.

Sehingga, lanjut dia, kalau pansus tetap berkonsultasi dengan Presiden, maka publik akan menilai pemerintah mengintervensi parlemen.AGEN BOLA TERPERCAYA

"Kalau kemudian itu dilaksanakan, kasian pemerintah. Nanti menjadi seolah-olah ada intervensi. Beda dengan konsultasi yang tidak berkaitan dengan hak eksklusif DPR, tetapi biarlah itu kita hormati, kemudian nanti akan diputuskan dalam rapim (rapat pimpinan)," tutur dia.


#Sumber