Warga Seharusnya Tidak Resah Karena Kabar Hoax Pesan Berantai Razia Pajak Kendaraan Bermotor Beredar Lagi

Jakarta Broadcast atau pesan berantai terkait razia pajak kendaraan bermotor kembali beredar. Dijelaskan di pesan tersebut, Pemda DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Polri menggelar razia STNK bagi kendaraanyang telat pajak.

Dalam pesan tersebut juga disebutkan, bagi kendaraan yang telat membayar pajak selama tiga tahun atau lebih bakal 'dikandangin ', dan harus bayar parkir seharinya Rp. 400 ribu.

Dijelaskan Kepala Seksi STNK Dilantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama Gubunagi, sumber pesan berantai razia kendaraan ini sumbernya tidak jelas.AGEN POKER INDONESIA TERBESAR

"Info dari mana itu ya ? Setahu saya belum ada (razia pajak kendaraan), "jelas Kompol Bayu saat dikomfirmasi, Jumat (29/09/2017).

Bhkan dalam pesan tersebut, tertulis lengkap jabwal, jam, dan tempat razia pajak kendaraan tersebut.

Meskipun pesan ini hoak, namun ada baiknya para pengerndara memang selalu melengkapi surat kendaraan bermotor, baik STNK maupun SIM. Meskipun, seperti diketahui bersam, pajak kendaran merupakan ranah Dinas pendapatan Negara (Dispenda), dalam mengatur besaran pajak.

Kasubdit Bin gaknum Dirlantas dan Angkutan Jalan, Pasal 70 ayat (2), Surat Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), berlaku selama lima tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.AGEN CASINO TERBAIK

"Pasal 106 ayat 5 A, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukn STNK,  atau surat tanda coba kendaraan bermotor, "jelas AKBP Budiyanto. beberapa waktu lalu.

Sementara itu, menurut peraturan Kapolri No.05 Tahun 2012, tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor," pasal 1angka9, STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat, atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahan.

PAda pasal 85 ayat(1), permohonan penertiban, pengesahan, dan perpanjangan STNK disamppaikan ke petugas kelompok kerja terdaftar, pendataan, dan verifikasi.AGEN BOLA TERPERCAYA

Pada pasal 85 ayat (4), dalam hal dokumen persyaratan sudah lengkap dan sah, petugas harus menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas pok kerja pencetak dan pengesah STNK dan TNKB, serta, memberi tahu kepada petugas pok kerja penetapan PNBP, PKB, BBNKB, dan SWDKLLAJ.

"Jadi, antara pembayaran pajak dengan pengesahan sangat berkaitan sekali, sehingga dapat diartikan bahwa sebelum membayar pajak, tidak mungkin STNK dapat disahkan. Walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun adalah kewenangan dari Polri," ucap Budiyanto.

Jadi, pengesahan STNK dan pembayaran pajak merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan. Didukung argumentasi yang tersurat dan tersirat dari aspek hukum, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukum, dengan tilang.

"Namun, penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati, tapi pada keabsahan. Diulang, dari aspek keabsahan bukan pajak mati," pungkas Budiyanto.

#Sumber